aset daerah. aset daerah berupa tanah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) Pencatatan, bahwa Pengamanan Administrasi yaitu inventarisasi dicatat sudah dalam by system SIM Aset, pengamanan Administrasi aset tanah milik pemerintah daerah oleh BKAD Kabupaten Sleman lebih ditekankan pada penertiban dokumen atau arsip atas. aset daerah

Investasi Keuangan (Financial Investments) Ini adalah investasi dalam instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan sertifikat deposito. Sos beserta jajaran Sosialisasi, Koordinasi, dan Rekonsiliasi Premi Caturwulan II Tahun 2023 dengan PT. Senin 27 Februari 2023, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Pelayanan ini bertujuan untuk. Salah satu dari pelayanan publiknya adalah Pelayanan Informasi dan Pengaduan Pajak Daerah. 7. ) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) Agus Fatoni menyebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi. Pemilihan metode pemanfaatan aset hendaknya didasarkan pada visi dan misi daerah serta metode yang paling memberikan dampak terbesar terhadappertumbuhan ekonomi daerah. Meo, Y. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah daerah yang meliputi definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap. 4. (dikelola BUMN). 69) sehingga variabel pengelolaan Aset Daerah memiliki pengaruh yang negative dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, kemudian pada variabel Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah diperoleh hasil yaitu hasil t-hitung > t-tabel (4. . 26. U. terjadi pada pengelolaan aset daerah terletak pada proses pengamanan. Muchamad Nurcahja, ST. BADAN PENGELOLA ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA 2017 . Latar Belakang Masalah Manajemen aset daerah merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh siklus hidup aset. Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. go. Pengelolaan/manajemen aset daerah / Barang Milik Daerah ( lihat bimtek aset daerah ) meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan. Klasifikasi. kewajaran penyajian aset tetap ialah kualitas pengelolaan barang milik negara/daerah, khususnya aset tetap. 7. Fungsi. Permasalahan Kurang Optimalnya Manajemen. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini: Asetadalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimilikioptimalisasi aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri. Layanan Publik BPKAD Kepri. Aset Daerah Kabupaten Kendal)” sebagai judul Laporan Tugas Akhir ini. 19 Tahun 2016, Link. kepala badan pengelolaan aset daerah. Selama proses penelitian, penulis mendapat banyak pengalaman dan pengetahuan baru baik dari dosen. Rencana Umum Pengadaan. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penatausahaan barang milik. Dewi, Kirana Nur Novia (2018) Manajemen Pengelolaan Aset Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung. Menurut Siregar (2004), ada. 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Pengelolaan Barang Milik Daerah. Nilai ekonomi (economic value) 2. Struktural. Memahami karakteristik aset dan perencanaan aset daerah 4. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo Alamat: Jl. Surat Lamaran ditulis tangan, tinta warna hitam, berbahasa Indonesia, mencantumkan nomor HP dan ditandatangani. Aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Perwakilan No. 467/KEP/2021 Tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pelimpahan Wewenang Pejabat. p. Aset daerah merupakan harta kekayaan daerah yang terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak yang dikuasai,dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang seluruhnya atau sebagian di biayai dengan dana. Mulai dari modal awal, pegawai yang diperlukan, dan tempat produksi atau toko. pengoordinasian dan fasilitasi pelayanan pendapatan, pengelolaankeuangan dan aset daerah; 3. Berdasarkan Diktat Teknis Manajemen Aset Daerah (2007), manajemen aset adalah siklus pengelolaan barang yang dimulai dari perencanaan (planning); meliputi penentuan kebutuhan (requirement) dan penganggarannya (budgeting), pengadaan (procurement); meliputi cara pelaksanaannya, standard barang dan harga atau. Tanah, rumah, apartemen, ruko, dan gedung perkantoran, adalah beberapa contoh aset dalam bentuk properti. 4 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016,. daerah. ABSTRAK: Bahwa untuk menyikapi perkembangan pengelolaan barang milik negara yang berasal dari aset lain-lain, Permenkeu RI 123/PMK. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Bahasa Indonesia. aset daerah berupa tanah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) Pencatatan, bahwa Pengamanan Administrasi yaitu inventarisasi dicatat sudah dalam by system SIM Aset, pengamanan Administrasi aset tanah milik pemerintah daerah oleh BKAD Kabupaten Sleman lebih ditekankan pada penertiban dokumen atau arsip atas. 10. Pengelolaan aset daerah bukan merupakan pekerjaan yang mudah. dan Aset daerah perlu mendata aset tanah secara lengkap dan akurat untuk mempercepat proses sertifikasi Kata kunci: Optimalisasi,,Keuangan,Pemanfatan, Aset Tanah,Pendapatan Asli Daerah PENDAHULUAN (15-20%) 1. Adapun sasaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah: Tabel 2. Dapat ditinjau menurut praktek pengelolaan yang Belum mengikuti ruang. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan. Permendagri ini. Beberapa waktu lalu, pada saat kami menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa rekan menyatakan pendapat bahwa terdapat dualisme pengaturan mengenai pemanfaatan aset daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Status: Berlaku Keterangan Status: Mencabut. pdf. Kebijakanpengelolaan barang milik negara/daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Pengelolaan Aset Daerah. Sasaran Manajemen Aset Pusat Pendidikan dan Pelatihan. fitri ekawati sutari kepala bidang pengalihan status dan dokumentasi aset. Sebelumnya, dua tahun yang lalu gempa juga terjadi di belahan bumi Sumatera. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal; b. 2. 1. 1 Sasaran BPPKAD. Salah satu bidang penyelenggaraan pemerintahan tersebut terkait pengelolaan keuangan daerah, dimana didalamnya termasuk pengelolaan aset daerah/barang milik daerah. NTT. Barang Milik Daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang digunakan atau dimanfaatkan untuk menunjang berjalannya tugas dan fungsi dari masing-masing instansi pemerintah. Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik mendukung Sasaran Kinerja Pemerintah Daerah mengacu pada Tujuan 1 “Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan”. Pengelolaan aset tetap daerah milik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar dalam melakukan koordinasi pengelolaan aset tetap daerah yang ditinjau dari akuntabilitas kinerja belum. 4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. dikuasai ya ng b erwujud, b aik yang . Penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Ibu Erni selaku staff bidang aset DPPKAD Kabupaten. This paper analyses the best method for businesses to adopt in fulfilling a broad range of compliance regulations and summering up the key aspects that must be followed. Berdasarkan tingkatan manajemen yang terkait, kita akan mencoba melihat di manakah letak permasalahan manajemen aset negara/daerah kita, dan upaya apa yang mungkin dapat dilakukan untuk membenahinya. Analisis Visi, Misi dan SWOT pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Bekasi. 30 Mei 2023 114 Dilihat. pengembangan strategi pemasaran kota. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Bapak R. 3. Pengertian Aset: Jenis, Klasifikasi, Contoh, dan Peranannya. optimalisasi aset daerah, 4. 1. KEDUDUKAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH. daerah. Pemanfaatan Sabda Dalam Inventarisasi Aset Daerah Guna Mendukung Penerapan E-Government Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan. identifikasi potensi ekonomi daerah, 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut: Bab I berisi: 1. ireni sekretaris bpad. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis danKegiatan pemanfaatan milik daerah adalah memperdayakan aset atau barang yang tidak terpakai agar bisa berguna atau terpakai sehingga fungsi dari barang tersebut tidak hilang karena tidak terpakai, dan barang tersebut masih dalam keadaan layak pakai. Penambahan Aset. Rekonstruksi RPJMN 2015-2019 Terhadap RPJMD 2013-2018 Pemerintah Kota Bekasi. 69) bahwa variabel Sistem Akuntansi. Memahami strategi pengelolaan aset terintegrasi 5. 136 > 1. b. Informasi Terbaru. Pengertian Sebelum melangkah jauh, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu arti. 2. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh. Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah (2010:169), menyebutkan bahwa. Abstrak: Pengelolaan Aset Daerah dalam rangka mempertahankan Wajar Tanpa Pengecua-lian (WTP) di Kabupaten Kampar. memiliki aset untuk ditukarkan dengan BMD tersebut, yang mana aset tersebut dapat berupa tanah milik Yayasan. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD. 3. Telepon 031-5312144 Psw. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan. Standar Pelayanan Publik. pptx HassanAsyari 135 views • 19 slides Perencanaan kebutuhan aset daerah harus berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Esensi utama adalah terpenuhinya asas efisiensi di mana pengelolaan aset milik daerah diarahkan agar sesuai dengan batasan- batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah secara. peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan kota, 5. Journal Publicuho ISSN2621-1351. Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang; Mengingat 1. Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang mengatur, pengelolaan aset negara berada pada penguasaan Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara, sedangkan pimpinan kementerian/lembaga negara merupakan pengguna barang milik negara, dan pejabat satuan kerja sebagai kuasa pengguna barang milik. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Perencanaan kebutuhan aset daerah harus berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sekretariat Anggaran Perbendaharaan &. sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Sepucuk surat dari Italia terkait covid-19 , belajar dari pengalaman negara lain. Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan atau data urusan keuangan dan aset. Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, baik menyangkut. Sekretariat 8 Sepember 2023. 3. Kekayaan milik Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa serta aset Desa yang dikembalikan kepada Desa sebagaimana dimaksud. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal; b. Pengelolaan aset Daerah Secara Profesional, Transparan, Ekuntabel, Efisien Dan Efektif. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang anggaran, belanja. Sebagai lembaga yang mengemban amanah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, BPKPAD berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik kepada aparat Pemerintah Daerah maupun kepada. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) Agus Fatoni menyebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pemanfaatan aset dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. STATUS PERATURAN. Pelaksana. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau. A. fitria ayu. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah 1,550,712,000 Program Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2,951,639,410 Jumlah 8,605,519,206 Sidoarjo, 29 Juni 2020 Pihak Kedua, WAKIL BUPATI SIDOARJO Pihak Pertama, KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH NUR. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai melalui prakarsa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banggai menggelar rapat koordinasi (rakor) Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, di Estrella Hotel and Conference, Kelurahan Tanjung Tuwis,. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatatkekayaan daerah ialah aset daerah, karena dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil dari pengelolaan keuangan daerah. Pelayanan Pemanfaatan Barang Milik Daerah. 28 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat PP Tahun 2020 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 08 Juni 2020 Tanggal Pengundangan 09 Juni 2020 Tanggal. 1 Daftar Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 No Nama Aset Daerah Keterangan A Tanah Rekapitulasi Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Tanah berjumlah 43. Pengelolaan aset atau barang milik daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 terdiri dari beberapa tahapan, yang dapat diklasifikasikan secara fungsi manajerial ke dalam 4 fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BAB I PENDAHULUAN 1. A. Pemerintah Daerah memiliki peranan penting dalam mengelola aset daerah. “Kurang tertibnya pencatatan berdampak pada kewajaran pelaporan aset dalam laporan keuangan. 13 1. Latar Belakang . Badan Pengelolaan Keuangan. PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH iv Buku Ini Disusun Berdasarkan Pengalaman Implementasi Pembentukan Organisasi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh. Golongan Tanah. Aset daerah adalah salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Bagan Pengelolaan Aset. Fatoni menyayangkan jika BMD tidak dikelola sebagaimana semestinya. Sebagai salah satu entitas publik, Pemerintah Kota (Pemkot). N. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut : a. Jurnal. Halaman ini telah diakses 395443 kali FILE-FILE PERATURAN. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. PP ini mengatur mengenai penyempurnaan yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yaitu antara lain pada. Manajemen Aset merupakan suatu proses pengelolaan aset (kekayaan) baik berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, dan nilai tukar, mampu mendorong tercapainya. Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip. “Asset Management is the set of activities associated with identifying what assets are needed, identifying funding requirements, acquiring assets, providing. Surakarta. Pelayanan Informasi dan Pengaduan Pajak Daerah. Badan Pengelolaan Aset Daerah berada dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan aset negara/daerah dalam pengertian yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan Ayat (2) PP No. dikuasai ya ng b erwujud, b aik yang . 2. I-II.